Latar Belakang

Isu mengenai tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya pemberitaan terkait kenaikan tunjangan hingga Rp 50 juta per bulan. Kenaikan ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk serikat buruh, yang menilai kebijakan tersebut menyakiti hati rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih (Bisnis.com, 2025). Kritik publik semakin menguat ketika tokoh-tokoh masyarakat mempertanyakan urgensi dan kelayakan fasilitas tersebut, khususnya jika dibandingkan dengan kinerja dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan kritik masyarakat dan mengevaluasi kebijakan tunjangan tersebut (detikNews, 2025). Tekanan publik yang semakin meluas akhirnya mendorong DPR untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan tersebut sejak 30 Agustus 2025 (CNA.id, 2025). Meski demikian, upaya koreksi ini tidak sepenuhnya meredakan kegelisahan masyarakat, terutama setelah muncul kabar bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR tetap berada pada angka Rp 65 juta per bulan, yang masih dianggap terlalu tinggi oleh sebagian kalangan (Bisnis.com, 2025).

Dinamika ini mencerminkan adanya ketegangan antara persepsi publik mengenai keadilan sosial dan kebijakan penganggaran negara, khususnya terkait fasilitas bagi pejabat negara. Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa regulasi tunjangan legislatif tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi etika politik dan kepercayaan publik. Misalnya, penelitian oleh Jurnalmahasiswa.com menyoroti ketidaksesuaian antara regulasi lokal tentang tunjangan DPRD dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip kewajaran. Sementara itu, studi oleh PPJP ULM menekankan pada tantangan implementasi kebijakan tunjangan perumahan di daerah, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, konteks kepercayaan publik terhadap DPR juga dapat dipahami melalui studi mengenai clientelism dan melemahnya fungsi pengawasan legislatif selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Universitas Padjadjaran, 2023). Studi tersebut memperlihatkan bahwa relasi yang bersifat patron-klien dalam politik Indonesia turut mempengaruhi legitimasi institusi parlemen, termasuk dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut fasilitas anggota.

Isu pemberian tunjangan besar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menimbulkan kritik luas dari masyarakat. Kritik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi lebih dalam lagi menyentuh dimensi etika pemerintahan, yang menjadi bagian penting dalam studi ilmu pemerintahan. Etika pemerintahan menuntut agar setiap tindakan pejabat publik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, bermoral, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menilai kebijakan tunjangan ini adalah melalui teori utilitarianisme. Dalam perspektif ini, suatu tindakan dianggap etis apabila menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Tunjangan DPR yang sangat besar, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih memprihatinkan, dinilai gagal memenuhi prinsip utilitarian karena lebih banyak menguntungkan segelintir elit daripada kepentingan umum. Kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya publik dan dianggap menyakiti rasa keadilan sosial.

Dari sudut pandang etika deontologis, yang menekankan kewajiban moral atas dasar prinsip, bukan hasil, anggota DPR sebagai wakil rakyat seharusnya menjalankan fungsi representasi dengan menjunjung tinggi integritas, empati, dan kepatutan. Ketika mereka menerima tunjangan yang berlebihan, tindakan tersebut meskipun sah menurut hukum, dapat dianggap melanggar kewajiban moral mereka untuk hidup sederhana dan mengedepankan kepentingan rakyat.

Selanjutnya, teori etika kebajikan memberikan penilaian berdasarkan karakter atau sifat-sifat moral pelaku, bukan hanya perbuatan atau akibatnya. Dalam konteks ini, pemberian tunjangan mewah menunjukkan tidak adanya kebajikan penting dalam kepemimpinan publik, seperti kesederhanaan, keadilan, dan solidaritas sosial. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat dan mampu menjadi teladan dalam kehidupan publik.

Selain itu, dalam kerangka etika administrasi publik, yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatutan, tindakan menerima tunjangan berlebihan dapat dipandang sebagai pelanggaran etika administrasi. Meskipun tunjangan tersebut diatur secara legal, ketidaksesuaian antara jumlah tunjangan dengan kondisi sosial masyarakat menciptakan jarak sosial-politik yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang menekankan pentingnya asas kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dengan demikian, tinjauan dari berbagai teori etika pemerintahan menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan besar bagi anggota DPR bukan hanya masalah fiskal, tetapi juga masalah etik yang serius. Ketika elite politik tidak menunjukkan kepekaan sosial dan moralitas publik, maka legitimasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perwakilan dapat terkikis. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi etika dalam pengelolaan tunjangan pejabat publik untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai nilai-nilai moral, keadilan, dan kepercayaan rakyat.

Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai kritik publik terhadap tunjangan dan fasilitas anggota legislatif memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pemerintahan demokratis. Dalam sistem demokrasi, anggota DPR dipilih untuk mewakili suara rakyat, dan oleh karenanya mereka memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjalankan fungsi representasi dengan penuh integritas, akuntabilitas, serta kepekaan sosial. Namun, berbagai kritik publik yang muncul, terutama dalam respons terhadap besarnya tunjangan dan gaya hidup mewah sebagian anggota DPR, mengindikasikan adanya jarak yang semakin lebar antara elite politik dan rakyat yang mereka wakili.

Penelitian ini penting karena dapat membantu mengidentifikasi krisis representasi politik yang sedang berlangsung. Ketika wakil rakyat tidak lagi dianggap sebagai perpanjangan kepentingan rakyat, maka legitimasi lembaga legislatif terancam, dan partisipasi politik masyarakat bisa menurun akibat hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara. Fenomena ini berpotensi melemahkan stabilitas dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Selain itu, isu tunjangan DPR merupakan refleksi dari masalah yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan, yakni ketidaksesuaian antara kebijakan internal lembaga legislatif dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kepatutan etis dalam pelayanan publik. Penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana sistem pengambilan keputusan mengenai tunjangan dan fasilitas pejabat publik mempertimbangkan kepentingan rakyat serta prinsip-prinsip etika pemerintahan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam aspek representasi politik, akuntabilitas publik, dan etika administrasi. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk mereformasi sistem tunjangan legislatif agar lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks kekinian, di mana masyarakat semakin kritis dan memiliki akses luas terhadap informasi melalui media sosial, studi ini juga relevan untuk melihat bagaimana opini publik dan tekanan sosial dapat menjadi mekanisme pengawasan informal terhadap perilaku pejabat publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan akademik, tetapi juga berfungsi sebagai kontribusi nyata bagi perbaikan sistem pemerintahan yang lebih etis dan berpihak kepada rakyat.

Analisis Kerangka Normatif

Isu kenaikan dan besarnya tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak semata menyangkut soal teknis penganggaran negara, melainkan berakar pada ketegangan antara kerangka hukum formal dan tuntutan nilai-nilai normatif demokrasi. Kritik publik yang muncul dapat dibaca sebagai bentuk resistensi terhadap apa yang dipersepsikan sebagai deviasi dari prinsip keadilan sosial, keterbukaan, dan representasi rakyat. Dalam konteks ini, analisis terhadap kerangka normatif menjadi penting untuk memahami ketidaksesuaian antara legalitas dan legitimasi sosial.

Pertama, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, kenyataan bahwa anggota DPR menikmati tunjangan perumahan hingga puluhan juta rupiah per bulan di tengah kesenjangan sosial-ekonomi yang tinggi menimbulkan kesan bahwa mereka telah terlepas dari realitas rakyat yang diwakilinya. Kesenjangan ini membentuk narasi publik bahwa DPR tidak lagi menjadi representasi rakyat, melainkan bagian dari elit politik yang hidup dalam privilese. Implikasi normatifnya adalah terjadi pergeseran makna representasi rakyat dalam demokrasi menuju dominasi elite yang kurang empatik terhadap kondisi masyarakat luas.

Kedua, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), hak keuangan dan fasilitas anggota DPR memang telah diatur secara legal. Namun, legalitas tersebut tidak otomatis bermakna legitimasi sosial. Kritik publik menggarisbawahi bahwa hak-hak tersebut tidak selalu diiringi dengan kewajiban etis, tanggung jawab moral, atau akuntabilitas yang proporsional. Pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 122, bahkan justru mengancam kebebasan publik untuk mengkritik, sehingga menciptakan paradoks antara perlindungan hukum anggota DPR dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan demokratis. Secara normatif, hal ini memperkuat kesenjangan antara rakyat dan wakilnya serta memperlemah kepercayaan publik terhadap fungsi legislatif.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur hak keuangan dan administratif bagi DPRD, meskipun berlaku di level daerah, mencerminkan struktur sistemik dari kebijakan tunjangan legislatif secara nasional. Tunjangan bersifat tetap, tidak berbasis kinerja, dan minim transparansi dalam penetapannya. Publik tidak mengetahui indikator kelayakan maupun evaluasi efektivitas penggunaannya. Dalam konteks ini, kritik terhadap DPR pusat sebenarnya juga merupakan kritik terhadap desain kebijakan tunjangan legislatif secara keseluruhan, baik di pusat maupun daerah. Reformasi struktural berbasis prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial menjadi urgensi normatif yang belum terjawab.

Keempat, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), rakyat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka segala informasi tentang penggunaan anggaran publik, termasuk tunjangan legislatif. Namun dalam praktiknya, banyak aspek fasilitas DPR yang tidak dipublikasikan secara rinci, seperti tunjangan non-formal, perjalanan dinas, maupun fasilitas tambahan lainnya. Ketertutupan ini menjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas informasi publik, sekaligus mencederai prinsip partisipasi dan pengawasan dalam demokrasi.

Secara reflektif, fenomena ini mencerminkan normalisasi privilese dalam sistem politik, yang berlawanan dengan semangat representasi rakyat. Tunjangan DPR yang besar dan resistensi terhadap kritik publik menjadi simbol material dari alienasi politik, di mana rakyat hanya dilibatkan dalam proses elektoral, namun diabaikan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Hal ini juga menciptakan kesan bahwa legitimasi moral lembaga legislatif tidak sejalan dengan legalitas formal yang dimilikinya.

Dengan demikian, meskipun hak-hak keuangan DPR memiliki landasan legal yang kuat, krisis kepercayaan publik menunjukkan adanya jurang yang semakin lebar antara legalitas hukum dan legitimasi sosial-politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif dan kritis bagaimana regulasi tentang tunjangan DPR dipraktikkan, serta mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut masih mencerminkan nilai-nilai dasar dalam demokrasi konstitusional Indonesia: keterwakilan, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Temuan ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap wacana reformasi legislatif dan penguatan etika kelembagaan dalam sistem politik Indonesia.

Tinjauan Teori

Dalam menganalisis isu tunjangan anggota DPR dan kritik publik yang mengemuka terkait elit politik serta jarak sosial antara pejabat dan rakyat, beberapa teori inti dalam ilmu pemerintahan sangat relevan untuk dijadikan kerangka konseptual. Pertama, Teori Representasi Politik yang dikemukakan oleh Pitkin (1967) menekankan bahwa wakil rakyat idealnya harus secara efektif dan akuntabel mewakili kepentingan konstituen mereka, baik dalam bentuk representasi deskriptif, yang menunjukkan kesamaan sosial antara wakil dan rakyat, maupun representasi substantif, dimana wakil memperjuangkan kepentingan rakyat secara nyata. Kritik publik terhadap tunjangan yang dianggap berlebihan mencerminkan kegagalan representasi substantif, dimana anggota DPR dinilai lebih mengutamakan kepentingan sendiri dibanding aspirasi rakyat (Pitkin, 1967).

Kedua, Teori Legitimasi Max Weber (1947) memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana legitimasi suatu institusi politik bergantung pada pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangannya. Weber membagi legitimasi menjadi tiga tipe utama: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Dalam konteks DPR, legitimasi rasional-legal sangat bergantung pada persepsi publik bahwa anggota legislatif menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum dan moral. Namun, tunjangan yang berlebihan tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai dapat merusak legitimasi tersebut, menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR (Weber, 1947).

Ketiga, Teori Elit yang dikembangkan oleh Mosca (1939) dan Pareto (1935) menegaskan bahwa kekuasaan politik secara esensial dipegang oleh kelompok kecil elit yang memonopoli pengambilan keputusan dan sumber daya, seringkali terpisah dari rakyat biasa. Persepsi publik yang melihat anggota DPR hidup dalam lingkaran elit yang eksklusif dan menikmati fasilitas besar menegaskan kritik terhadap jarak sosial ini, sekaligus memperkuat pandangan teori elit tentang dominasi kelompok kecil dalam sistem demokrasi (Mosca, 1939; Pareto, 1935).

Keempat, Teori Akuntabilitas Publik yang dijelaskan oleh Bovens (2007) menggarisbawahi kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik dan institusi pengawas sebagai prasyarat utama legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Isu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tunjangan DPR berkontribusi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap anggota legislatif dan lembaga DPR secara keseluruhan (Bovens, 2007).

Kelima, dalam perspektif Teori Keadilan Sosial yang dipaparkan oleh Rawls (1971), prinsip-prinsip keadilan distributif menjadi tolok ukur penting dalam menilai kebijakan alokasi sumber daya publik, termasuk tunjangan bagi pejabat negara. Ketimpangan pemberian tunjangan yang sangat besar kepada anggota DPR, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi yang masih timpang, berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif dan menimbulkan ketidakpuasan serta kritik sosial dari masyarakat (Rawls, 1971).

Keenam, Teori Partisipasi Politik yang dikembangkan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menekankan pentingnya mekanisme keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan politik dan pengawasan kebijakan publik. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan publik dalam penetapan serta pengawasan tunjangan DPR menguatkan kesan elitisme dan keterputusan antara rakyat dan wakilnya, sehingga memperlemah prinsip demokrasi partisipatif (Verba et al., 1995).

Dengan mengintegrasikan keenam teori tersebut, dapat dipahami bahwa isu tunjangan DPR bukan sekadar persoalan finansial, melainkan mencerminkan tantangan mendasar dalam representasi politik, legitimasi, akuntabilitas, keadilan sosial, dan partisipasi politik yang harus dijawab dalam konteks demokrasi Indonesia.

Kerangka Teori; Etika Pemerintahan

Beberapa teori etika pemerintahan sangat relevan untuk menganalisis isu tunjangan anggota DPR, terutama terkait kritik publik terhadap elit politik dan jarak sosial antara pejabat dengan rakyat. Pertama, teori etika deontologis menekankan bahwa pejabat publik harus bertindak berdasarkan kewajiban moral dan prinsip universalitas, seperti kejujuran dan keadilan (Hill, 2000).

Dalam konteks tunjangan DPR, pemberian fasilitas yang berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban etis pejabat publik, meskipun secara administratif legal. Selanjutnya, teori utilitarianisme mengajarkan bahwa kebijakan publik harus menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin masyarakat (Mill, 1863). Dengan demikian, apabila tunjangan yang diterima anggota DPR menimbulkan ketimpangan sosial dan tidak berkontribusi pada kesejahteraan rakyat secara luas, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip utilitarian.

Selain itu, teori etika kebajikan menggarisbawahi pentingnya karakter moral pejabat publik, seperti integritas, kejujuran, dan empati (MacIntyre, 1984). Tunjangan berlebihan dianggap mencerminkan kurangnya kebajikan moral dan empati pejabat terhadap kondisi rakyat yang diwakilinya. Dalam kerangka keadilan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Rawls (1971), distribusi sumber daya harus dilakukan secara adil dengan memihak pada kelompok masyarakat yang paling lemah.

Oleh karena itu, besarnya tunjangan DPR yang tidak proporsional dengan kondisi sosial-ekonomi rakyat dapat dipandang melanggar prinsip keadilan distributif. Lebih jauh, teori etika publik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab pejabat dalam penggunaan dana publik (Cooper, 2006; Bovens, 2007). Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tunjangan DPR menjadi sumber utama kritik publik dan melemahkan legitimasi lembaga legislatif. Terakhir, teori kepemimpinan transformasional menyoroti peran pemimpin publik sebagai teladan moral yang mampu menginspirasi dan membangun kepercayaan masyarakat (Burns, 1978).

Dalam hal ini, anggota DPR yang memperjuangkan kenaikan tunjangan besar dianggap gagal menjalankan peran moral tersebut. Dengan demikian, penerapan berbagai teori etika pemerintahan tersebut menjadi penting untuk menilai secara komprehensif dimensi moral, sosial, dan politik dalam isu tunjangan DPR, sekaligus mengidentifikasi akar kritik publik yang muncul terhadap elit politik dan praktik pengelolaan dana publik.

Potensi Novelty Kebaharuan Penelitian

Novelty atau kebaharuan penelitian tentang isu tunjangan DPR dalam konteks ilmu pemerintahan dapat dikembangkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan multidimensional etika pemerintahan; Banyak penelitian sebelumnya fokus pada aspek legalitas dan ekonomi tunjangan DPR. Kebaharuan dapat muncul dengan menggabungkan berbagai dimensi etika pemerintahan, seperti deontologi, utilitarianisme, keadilan sosial, dan kepemimpinan transformasional, untuk menganalisis isu tunjangan secara komprehensif, terutama dalam konteks integritas, akuntabilitas, dan legitimasi publik.
2. Integrasi perspektif demokrasi partisipatif dan akuntabilitas sosial;
   Mengembangkan penelitian dengan menekankan peran partisipasi publik dan pengawasan sosial dalam pengelolaan tunjangan DPR, mengkaji bagaimana mekanisme transparansi dan keterlibatan masyarakat dapat memperkecil jarak antara elit legislatif dan rakyat.
3. Studi komparatif antara negara dan tingkat pemerintahan; Meneliti perbandingan kebijakan tunjangan legislatif di berbagai negara atau antar tingkat pemerintahan (nasional vs daerah) untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan tunjangan dan respons publik, sekaligus mengidentifikasi praktik terbaik dalam tata kelola tunjangan legislatif.
4. Pengaruh isu tunjangan terhadap legitimasi dan kepercayaan public; Meneliti secara empiris dampak pemberian tunjangan besar terhadap persepsi publik mengenai legitimasi DPR dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang menghubungkan teori legitimasi Weber dengan konteks lokal.
5. Analisis kebijakan dan reformasi berbasis etika dan keadilan sosial; Mengusulkan model reformasi tunjangan yang tidak hanya berdasarkan aspek teknis dan legal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan etika pemerintahan, sehingga dapat memberikan kontribusi normatif bagi perbaikan tata kelola keuangan DPR.
6. Kajian dampak sosial dan politik tunjangan terhadap elitisme dan ketimpangan sosial; Mengkaji bagaimana kebijakan tunjangan dapat memperkuat pola elitisme dan jarak sosial antara pejabat dan masyarakat, serta implikasinya terhadap dinamika politik dan stabilitas sosial.
7. Pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabilitas tunjangan; Meneliti potensi penggunaan teknologi digital (misalnya, blockchain atau platform keterbukaan data publik) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tunjangan DPR sebagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan ini, penelitian tentang isu tunjangan DPR tidak hanya mengisi celah dalam literatur ilmu pemerintahan, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi kebijakan publik dan perbaikan demokrasi di Indonesia.

silahkan request sumber-sumber referensi ilmiahnya.